Sabtu, 14 November 2026
Beranda / /

  • Semakin Mudah Diakses, Layanan Kementerian Hukum Kini Hadir Lewat Aplikasi Handphone "PASTI"
    Nasional | 7 bulan lalu
    Semakin Mudah Diakses, Layanan Kementerian Hukum Kini Hadir Lewat Aplikasi Handphone "PASTI"

    DIALEKSIS.COM | Jakarta - Kementerian Hukum (Kemenkum) memperkenalkan sebuah aplikasi handphone yang berisikan seluruh pelayanan publik Kementerian Hukum. Aplikasi dengan nama SuperApp Kementerian Hukum “PASTI” ini dapat diunduh pada perangkat android maupun iOS.

  • Kemenkum Catat Rekor Layanan Hukum dan Kekayaan Intelektual 2025
    Nasional | 10 bulan lalu
    Kemenkum Catat Rekor Layanan Hukum dan Kekayaan Intelektual 2025

    DIALEKSIS.COM | Jakarta - Kementerian Hukum (Kemenkum) mencatat capaian kinerja tinggi sepanjang 2025. Layanan Administrasi Hukum Umum (AHU) 100% digital, menyelesaikan 12,28 juta permohonan dengan PNBP Rp1,12 triliun, naik 2,58% dari 2024.

  • Kemenkum Catat Kinerja Meningkat, Layanan Digital Dorong Kepastian Hukum
    Nasional | 1 tahun lalu
    Kemenkum Catat Kinerja Meningkat, Layanan Digital Dorong Kepastian Hukum

    DIALEKSIS.COM | Jakarta - Kementerian Hukum (Kemenkum) mencatat capaian kinerja signifikan selama 1 Oktober 2024 - 1 Oktober 2025. Menteri Hukum (Menkum), Supratman Andi Agtas, mengatakan transformasi digital menjadi kunci peningkatan layanan.

  • Ditjen AHU dan Kemenkum Aceh Bahas Layanan Hukum untuk Partai Politik Lokal
    Polkum | 1 tahun lalu
    Ditjen AHU dan Kemenkum Aceh Bahas Layanan Hukum untuk Partai Politik Lokal

    DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Kantor Wilayah Kementerian Hukum (Kemenkum) Aceh terus berupaya meningkatkan layanan badan hukum bagi partai politik, khususnya di Aceh yang memiliki partai politik lokal.

  • KemenKopUKM Perluas Layanan Bantuan dan Pendampingan Hukum Pelaku UMK
    Pemerintahan | 2 tahun lalu
    KemenKopUKM Perluas Layanan Bantuan dan Pendampingan Hukum Pelaku UMK

    DIALEKSIS.COM | Jakarta - Kementerian Koperasi dan UKM (KemenKopUKM) kembali melakukan penandatanganan perjanjian kerja sama (PKS) yang bertujuan untuk memperluas jangkauan layanan dan meningkatkan layanan bantuan dan pendampingan hukum kepada pelaku usaha mikro dan kecil (UMK).